Monday, 14 December 2009

Semurni apa Sistem Presidensial Indonesia?

Tulisan ini merupakan analisa dan pembahasan dari tanggapan Adnan Buyung Nasution atas buku disertasi Aulia Rahman mengenai “Sistem Pemerintahan Presidential Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945”. Problematika yang dihadapi bangsa Indonesia mengenai masalah komunikasi dalam politik Indonesia dan juga sistem pemerintahan yang dianut Indonesia itu sendiri, menjadi tumpang tindih antara sistem pemerintahan mana yang digunakan Indonesia. Apakah sistem Presidensial saat ini sudah benar-benar murni? Bila tidak, apa yang sesungguhnya menyebabkan ketidakmurnian itu? Empat kali amandemen telah dilakukan untuk mendukung kehidupan politik yang lebih demokratis sesuai perkembangan dan perubahan masyarakat. Di lain sisi, amandemen justru memberikan dampak pada perubahan tipologi, ciri-ciri dan karakter rezim pemerintahan. Tulisan ini dibuat untuk dapat mengetahui mengenai sistem pemerintahan Indonesia dilihat dari konteks sistem politik dan juga untuk memecahkan segala masalah sosialisasi dan komunikasi politik guna untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara.


Empat kali amandemen dengan tujuan masing-masing tidak lain hanya untuk bisa mewakili aspirasi dan kehendak rakyat. Amandemen yang ke-4 ini, kekuasaan tinggi ada pada rakyat, sangat berbeda dengan sebelumnya yang dimana MPR yang seharusnya mewakili rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden malah membentuk kekuasaan tak terbatas terhadap Presidennya. Seperti masa Orde Baru, selama 32 tahun Presiden Soeharto tidak pernah mengalami pergantian, sehingga muncul kelompok-kelompok kepentingan yang mengadakan Reformasi yang berimbas pada isi Undang-Undang Dasar 1945.


Bila dilihat dari sisi communication politic, ada 3 teori berpengaruh, yaitu Authoritarian Theory, dimana seperti jaman orde baru, segala bentuk komunikasi dan jalannya roda pemerintahan berada di bawah kontrol pemerintah otoriter, Soeharto. Lembaga YEL memiliki kewenangan penuh dalam melakukan komunikasi politik untuk menghubungkan infrastruktur dan suprastruktur politik. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan lembaga intelijen seperti BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen) dan BAIS (Badan Intelijen Strategis) sehingga timbul budaya politik patronialisme yang bersifat memaksa dan menjadikan kekerasan sebagai elemen utama dalam penciptaan politik stabil dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selama ini, suara minoritas masih bisa dipublikasikan selama tidak bertentangan dengan pemerintah. Pada akhirnya, fungsi input politik menjadi suatu mekanisme yang tidak berjalan dengan baik. Selain itu terdapat Liberitarian Theory, yang menjadikan pers bukan lagi sebagai alat pemerintah dan adanya kebebasan pers dimana pers bertugas mengawasi perkembangan pemerintah. Disini lembaga suprastruktur menguasai penuh sistem komunikasi politik dan guide berasal murni dari pemerintah.



Yang terakhir, Responsibility Theory (Teori Tanggung Jawab Sosial) yang tokoh-tokohnya berasal dari anggota masyarakat, akademisi, politik dan organisasi kemasyarakatan. Disini, kelompok kepentingan memiliki wewenang penuh dalam melakukan komunikasi politik secara cerdas untuk mewakili kelompok dalam masyarakat, seperti contoh saat kerusuhan Mei dapat membuat Soeharto turun.
Suatu perubahan selalu diperlukan untuk menuju bangsa yang lebih baik. Dengan adanya reformasi, sosialisasi politik kembali dijalankan dengan baik, sehingga rekrutmen politik tidak lagi “Golkarian” dan semua bebas untuk menduduki jabatan politik. Agregasi dan artikulasi kepentingan menjadi bebas disuarakan melalui demonstrasi dan media massa. Jelas bahwa Reformasi 1998 menjadi titik penentu perubahan sistem politik Indonesia. Seluruh sistem politik dan sistem sosial menjadi saling berketergantungan dan timbal balik satu sama lain. Sehingga bila salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik, fungsi yang lain tidak akan berjalan pula. Melihat dari sistem pemerintahan yang ada sekarang, penyerdehanaan partai sangat diperlukan, agar presiden tidak akan di interupsi partai dan tidak terdapat minority government, sehingga terdapat koalisi yang mendorong stabilitas politik di era demokrasi, penegakan hukum yang lebih baik dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia serta penguatan kelembagaan partai-partai politik sehingga fungsi pendidikan, rekruitmen, agregasi, dan komunikasi politik berjalan optimal. Seperti pemilu 2009, diterapkan Parliamentary Threshold menurut UU No. 10/2008, dimana suara parpol harus mencapai paling sedikit 2,5% dari total suara sah pemilih, baru bisa mendapatkan kursi di DPR. Diperlukan juga peningkatan peran dan wewenang DPD dalam pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga UU bukan dihasilkan dari keputusan DPR-Presiden, melainkan DPR-DPD atas RUU dari Presiden.

=SRIREZKI MOENAFRI=

0 comments:

Post a Comment